140 views

Lambar Anggarkan 38 Miliar untuk BLT dari Dana Desa, Berikut Kriteria Calon Penerimanya

Lampung Barat – Kabupaten Lampung Barat (Lambar) anggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) sebesar 38 Miliar lebih. Dalam penyalurannya, Dinas Pengembangan Masyarakat dan Pekon (DPMP) telah keluarkan Surat Edaran (SE) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus.

Kepala Bidang Pemerintahan Pekon, DPMP Lambar, Ruspel Gultom mengatakan, penyaluran BLT akan dimulai secepatnya, SE sudah di tandatangani oleh Bupati, tinggal sosialisasi ke pekon-pekon.

“Mudah-mudahan minggu ke 2 Mei mulai penyaluran,” singkat Ruspel, Senin (27/4/2020).

Lebih lanjut, Ruspel mengungkapkan, BLT yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) tersebut direncanakan sebesar 38 Miliar lebih, yang terbagi dalam 15 Kecamatan dan 131 pekon.

Bantuan tersebut bakal diterima masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 dengan jumlah Rp600.000 per Kepala Keluarga (KK). Namun tidak semua masyarakat kurang mampu menerima bantuan tersebut, karena masyarakat yang sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak akan diberikan bantuan lagi.

Dijelaskannya, terdapat beberapa kriteria calon penerima BLT yang telah ditetapkan dalam SE, yaitu:
1. Luas lantai <8 m²/orang.
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah.
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester.
4. Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain.
5. Penerangan tanpa listrik.
6. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu.
9. Satu stel pakaian setahun.
10. Makan 1-2 kali/hari.
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500 m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp600 ribu/bulan.
13. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu.

“Selain itu, terkait covid ada juga orang yang jatuh miskin karena kehilangan mata pencaharian, memiliki keluarga rentan terkena penyakit kronis dan menahun,” jelasnya.

“Karena kalo hanya mengacu dengan kriteria di atas kemungkinan di Lambar hanya sedikit sekali bahkan mungkin tidak ada lagi,” lanjut dia.

Ditanya terkait mekanisme pendataan, Ruspel mengatakan, pendataan dilakukan melalui relawan pekon dan hasil pendataan ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) khusus.

Mengakhiri, Ruspel mengimbau agar peratin tidak bermain-main dengan program BLT, harus obyektif dalam melakukan pendataan.

“Artinya harus tepat sasaran, karena ini program kemanusiaan maka harus dilakukan dari hati nurani yang paling dalam, tidak mungkin peratin dan pemangku tidak mengetahui data warganya yang sudah menerima bantuan PKH dan BPNT,” imbaunya.

“Jadi jangan karena keluarga atau ada unsur lain sehingga pendataan tidak dilakukan secara objektif, harus diketahui juga program ini didampingi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) jika bermain- main, harus siap jika nantinya berurusan dengan hukum,” tukas dia. (Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *