93 views

Kriteria Penerima BLT-DD Banyak Dipermasalahkan, DPRD Lambar Angkat Bicara

Lampung Barat – Banyaknya keluhan masyarakat pada kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) membuat DPRD Lampung Barat (Lambar) angkat bicara.

Anggota DPRD komisi III dari praksi PKS, Nopiyadi mengatakan, kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sulit terpenuhi.

Kriteria penerima BLT-DD tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Nopiyadi yang juga Sekum PKS Lampung Barat, mengatakan Permendes yang dikeluhkan pemerintah pekon dan masyarakat tercantum 14 kriteria penerima bantuan sosia (Bansos) BLT untuk penanggulangan dampak sosial penyebaran virus Coronaorona bagi masyarakat.

“Memang banyak dikeluhkan Pemerintah Pekon, masyarakat dan tanggapan yang disampaikan pun beragam” ujar Nopiyadi dalam rilisnya, Rabu (29/4/2020).

Dalam Permendes tersebut ada 14 kriteria warga penerima Bansos BLT terdampak Corona, yakni luas lantai 8 meter persegi/orang, lantai tanah, dinding bambu/rumbia/kayu murah, tembok tanpa plester, buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan dan bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah.

Dilanjutkan konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu, satu setel pakaian setahun, makan 1-2 kali per hari, tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan KK petani berlahan dengan luas 500 m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan, pendidikan kepala keluarga (KK) tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD dan tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.

“Untuk mendapatkan Bansos BLT dari DD, minimal warga memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan dan pemberian BLT dari dana desa ini akan berlangsung tiga bulan terhitung sejak April 2020 dengan besaran dana yang diterima Rp600 ribu per keluarga” ungkapnya.

Pendataan yang sedang berjalan ini dilakukan oleh Sukarelawan Desa Melawan Covid-19 yang dibantu Pemangku/kepala Lingkungan, atau Peratin setempat untuk mendata warga yang terdampak wabah korona.

“Warga yang masuk kriteria mesti mengisi pernyataan yang diberikan sukarelawan desa yang ditanda tangani oleh Peratin dan Calon Penerima salah satu poinnya yang bersangkutan tidak termasuk penerima PKH, BPNT dan Kartu Prakerja. Prosedur dana desa jadi BLT diawali pendataan penerima bantuan melalui musyawarah desa secara khusus ditanda tangani Peratin dan LHP kemudian data yang ada itu disampaikan ke pihak kecamatan” tutur dia.

Nopiyadi mengaku, banyak warga terkena dampak ekonomi akibat imbas virus korona. Tapi, kalau mengacu Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020, tentang 14 kriteria yang dapat menerima Bansos BLT maka pemerintah pekon sangat kesulitan memenuhi target jumlah yang dapat menerima manfaat Bansos tersebut dari alokasi Dana Desa yang dianggarkan.

“Kriteria yang ditetapkan melalui Permendes itu sulit dipenuhi walaupun faktanya banyak masyarakat Lampung Barat yang terdampak secara ekonomi karena pendemik virus covid-19 dan kami berharap penetapan kriteria itu dapat di kaji ulang atau di Update secepatnya Data Terpadu Kesejahtetaan Sosial(DTKS)” pungkasnya. (Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *