57 views

Pemprov Lampung Tunggu Aturan Gaji 13 dan THR

Bandarlampung – Pemprov Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan masih menunggu instruksi atau peraturan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait gaji ke-13 dan THR untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal itu menyikapi kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko Widodo yang melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah pandemik virus korona (Covid-19).

Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Minhairin mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan gaji ke-13 dan THR untuk 2020 bisa dicairkan atau tidak. Pasalnya, sampai saat ini masih menunggu istruksi atau atura pemerintah pusat.

“Kalau kata pemerintah pusat tidak diberi (tidak ada gaji-13 dan THR untuk PNS) maka kita mengikuti peraturan tersebut,” kata Minhairin, kemarin.

Kemudian ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari pusat mengenai aturan terkait gaji ke-13 dan THR untuk PNS. Oleh sebab itu pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat seperti apa tindak lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa untuk besaran gaji ke-13 dan THR itungannya sama seperti besaran gaji dalam 1 bulan. Namun dirinya tidak memberitahu berapa besaran gaji ke-13 dan THR yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Gak ingat saya kalau besaran totalnya, pokoknya gaji ke-13 dan THR itu itunganya sama seperti satu bulan gaji. Tapi kita masih menunggu aturan dari pusat,” kata Minhairin.

Ia juga mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus untuk percepatan penanggulangan Covid-19. Berdasarakan informasi gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS yang biasa diterima setiap bulan. Sementara untuk Gaji 14 atau tunjangan hari raya (THR) untuk PNS yakni satu kali gaji pokok.

Tahun kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 10 Mei 2019 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan ke-13 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Sementara di Pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan anggaran sekitar Rp73 miliar. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *