130 views

Program PTSL Kampung Pulo Gadung Diduga Sebagai Ajang Pungli

TULANGBAWANG – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kampung Pulo Gadung, Kecamatan Penawar Tama, tahun 2019 diduga menjadi ajang pungli aparatur kampung setempat.

Masyarakat setempat dibebankan harus membayar sejumlah uang diluar ketentuan dalam penerbitan buku sertifikat program PTSL 2019.

“Kami masyarakat harus membayar Rp.500 ribu untuk penerbitan sertifikat PTSL. Selain itu kami juga membayar Rp. 1 juta perhektar untuk adat. Bayarnya melalui pak RT,” terang salah satu warga setempat belum lama ini.

Salah satu RT Pulo Gadung Warsito, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penarikan dalam penerbitan buku sertifikat PTSL.

“Baru ditarik Rp. 300 ribu sisanya yang Rp.200 ribu nanti kalau sertifikatnya sudah jadi. Sampai saat ini sertifikatnya belum jadi,” katanya.

Menurut Warsito, pihaknya hanya menjalankan perintah dari Kepala Kampung Pulo Gadung Luter Kristian.

“Kalau untuk tarikan untuk sertifikat PTSL saya serahkan kepada Ketua Panitia Pak Aman. Untuk tarikan uang adat saya serahkan kepada Kaur Kampung sebagai panitianya pak Mustangin,” bebernya.

Saat dikonfirmasi Mustangin, membenarkan adanya penarikan uang adat sebesar Rp.1 juta perhektar. Uang tersebut diberikan kepada tokoh adat Gedung Aji.

“Sesuai kesepakatan di balai kampung, ada 400 hektar tanah masyarakat yang memberikan kompensasi kepada tokoh adat Gedung Aji sebesar Rp.1 juta perhektar. Ini juga belum bayar semua, baru terkumpul Rp.250 juta dan sudah kita serahkan kepada tokoh adat Gedung Aji,” paparnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kepala Kampung Pulo Gadung Luter Kristian belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini.

Saat akan dikonfirmasi ke kantor Kepala Kampung dan rumahnya sedang tidak berada di tempat. Dihubungi via telpon meski dalam keadaan aktif namun tidak dijawab.

Biaya PTSL diatur sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017 untuk wilayah Lampung yakni Rp.200 ribu.

Berikut Rincian biaya PTSL berdasarkan ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.(tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *