20 views

Pemda Diminta Tak Mendramatisasi 

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak banyak mendramatisasi penyabaran wabah Corona. Pasalnya, informasi berkaitan dengan penyebaran virus Corona disampaikan secara terpusat melalui Kementerian Kesehatan.
“Soal informasi penanganan Corona, itu sendiri sekarang informasinya itu terpusat di Kemenkes. Diharapkan juga pemerintah jangan terlalu mendramatisasi persoalan. Terutama pemerintah-pamerintah daerah itu,” kata Mahfud ditemui awak media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut dia, belakangan banyak pemerintahan daerah yang menggelar keterangan resmi berkaitan seseorang terkena Corona. Contohnya, temuan kasus seseorang terjangkit Corona di Cianjur. Muncul keterangan dari otoritas lokal yang menyebut terdapat kasus Corona di daerah tersebut.
“Ada sesuatu yg belum jelas sudah menggelar keterangan pers Corona. Seperti di Cianjur itu. Tadi katanya Corona mengkhawatirkan. Ini baru diumumkan ternyata itu enggak ada (kasus), enggak terinfeksi Corona. Ini baru disiarkan,” ucap dia.
Sementara itu, Juru Bicara Indonesia terkait kasus Corona Achmad Yurianto mengingatkan sejumlah kepala daerah untuk tidak ikut-ikutan mempublikasikan seseorang yang terinfeksi virus Corona.
Dia mengatakan, pemerintah daerah lebih baik menyerahkan urusan publikasi kepada Kemenkes berkaitan dengan Corona. Dengan begitu, informasi yang sampai ke publik menjadi terarah dan tidak memunculkan kegaduhan.
“Sekali lagi, bahwa pada ranah-ranah medis, biar medis yang mengumumkan. Jangan kemudian diumumkan orang lain. Takutnya nanti bias, enggak karuan,” ucap Yuniarto.
Terpisah, PWI Pusat mengimbau seluruh pers untuk berhati-hati dalam menulis pemberitaan soal virus corona atau covid-19.
Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari menyebutkan pemberitaan tentang virus corona harus menciptakan menciptakan ketenangan dan mengedukasi masyarakat.
“Berita-berita soal virus corona harus yang menciptakan ketenangan. Sehingga, tidak menimbulkan kepanikan,” kata Atal.
Dia juga mengingatkan wartawan agar tidak menyebarluaskan identitas serta data pribadi pasien virus corona. Sebaliknya, harus melindungi data-data pasien.
“Silakan para wartawan menyampaikan informasi yang bermanfaat terkait Virus Corona ini. Secara bersamaan melindungi data atau identitas pribadi korban virus yang tengah dalam perawatan medis,” terangnya.
Bahkan, masyarakat yang tinggal di lingkungan rumah pasien, juga harus melindungi data-data pribadinya dan tidak ikut menyebarluaskan.
Dia menegaskan, wartawan sebagai pejaga gerbang berita tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus virus corona.
Selain itu, Pasal 17 huruf h UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga melarang identitas dan riwayat kesehatan seseorang dibuka ke publik tanpa seizing yang bersangkutan. Pasal 17 huruf h berbunyi: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang”
PWI juga mengimbau narasumber, baik itu dari tenaga medis, pejabat pemerintah, tokoh masyarkat, maupun masyarakat umum agar tidak mudah juga mengungkap identitas korban tanpa seizin yang bersangkutan.
Bagi mereka yang telah disebutkan identitasnya, maka pemerintah maupun nara sumber terkait agar segera merehabilitasi nama korban apabila secara medis mereka dinyatakan negatif Virus Corona.
“Kami menilai ada beberapa media yang pemberitaannya sudah keluar dari koridor peraturan tersebut dan bisa menciptakan trauma kepada pasien atau keluarganya. Karena itu, kami mengingatkan semua masyarakat pers, lebih khusus kepada para pemred atau penanggungjawab media, supaya tetap menghormati hak-hak pasien,” terangnya. (nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *