33 views

Pansus Kota Yokyakarta Belajar Peyusunan LKPJ Walikota Bandarlampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menerima kunjungan kerja Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungan jawaban (LKPJ) Kota Yokyakarta, Kamis (5/3).
Ketua Pansus LKPJ Kota Yokyakarta Olek Johan mengatakan, mengapa pihaknya memilih Kota Bandarlampung sebagai Kota tujuan Kunjungan Kerja dikarenakan Kota Bandarlampung telah melakukan hal hal terkait peyusunan LKPJ.
Karena Kota Yokyakarta juga akan melakukan hal yang sama upaya upaya yang telah dilakukan oleh Kota Bandarlampung dalam peyusunan LKPJ akan menjadi pembanding dalam mempersiapkan itu semua.
“Kaitanya dengan pansus LKPJ ini, mana kala Bandarlampung telah melakukan hal tersebut sebagai salah satu contoh yang mungkin bisa kami ambil dari bagian itu karena ketika jokjakarta akan melakukan hal yang sama tentu menjadi pembanding,”katanya seusai rapat di ruang rapat Walikota Bandarlampung.
Pihanya beharap pansus LKPJ ke Bandarlampung ini dapat memberikan gambaan besar apa saja yang telah dilakukan oleh Kota Bandarlampung yang dapat di adopsi oleh Kota Yokyakarta. “ Tentusaja dengan keariopan lokal masing-mamsing tentusaja berbeda,”katanya.
Semntara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Bandarlampung Kehaidarmansyah menerangkan setelah tiga bulan tahun anggaran berahir, Walikota wajib meyampaikan LKPJ di depan sidang paripurna DPRD.
“Prosedur itu kita ikuti dan bedanya tahun ini kita sudah mengunakan PP No 13 kalau sebelumnya kita mengunakan PP yang lama sekarang kita udah mengunakan PP 13,” katanya.
Menurutnya, LKPJ ini semua muaranya di Walikota akan tetapi semua pelasanaannya ada di masing masing Organisani Perangkat Daerah (OPD). Oleh karna itu setiap awal tahun satu perasatu OPD dipangil untuk memberikan laporan baik prongram kegiatan maupun realisasi belanja.
“Biasanya BPK itu meriksanya dibulan April baru selesai tapi sebelum audit itu sudah disampaikan Laporan realisasi anggaran setelah kita himpun semua begitu juga dengan sistematikanya peyusuinan LKPJ kita sampaikan ke Pak Wali Kota dan beliau setuju ditandatangani dan kemudian disampaikan ke DPRD,” katanya.
Dilanjutkanya. Biasanya pada mingu ketiga di bulan mared itu sudah disampaikan dan di awal april DPRD sudah mengangendakan sidang paripurna, setelah dissampaikan dalam pari purna, DPRD membentuk pansus.
Setelah itu DPRD didampingi tenaga ahli membahas dan mengkritisi mulai dari halaman utama sampai halaman terahir RLKJP tersebut. Semua OPD di undang pansus untuk dibahas semua, sehingga rekomendasi dari DPRD karena prodak dari DPRD ini adalah rekomendasi DPRD.
“Menag kadang kadang rekomendasi itu pedes pak merah kuping. Pak wali aja kadang kadang ini, itu terkait perongram ungulan atau prodak,”katanya.
Dari hasil pembahasan itu DPRD Mengagedakan sidang paripurna istimewa meyampaikan rekomendasi DPRD dan pada saat itu juga Walikota menjawab atas rekomendasi tersebut.
“Setelah rekomendasi itu diterima pak walikota ngumpulin kami disini semua kepala OPD dikumpulin dan dibaca satu persatu rekomendasi itu dan di konfermasi ulang dengan OPD yang ada apa benar rekomendasi ini kalian tidak melaksanakn dengan benar, apa benar rekomendasi ini kalian tidak sesuai dengan ketentuan. Di keritisi satu persatu olah pak walikota, nah itu menjadi PR kami OPD janagn sampi terulang lagi rekomendasi DPRD itu utuk tahun berikutnya,”tutupnya. (edi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *