73 views

Kritik Unila Kebablasan

Bandarlampung – Koordinator Lampung Goverment Watch (LGW) Abdullah Fadri Auli menilai Universitas Lampung sudah “kebablasan” dengan melarang setiap dosennya tidak memberikan pendapat kepada publik. Hal itu menyikapi pernyataan Juru Bicara Rektor Universitas Lampung (Unila) Nanang Trenggono yang meminta setiap akademisi Unila tidak kebablasan dalam memberikan pendapat.

Menurutnya, para pengamat Unila hanya mengkritik yang bersifat membangun dan meluruskan masalah secara normatif. “Saya melihat tidak ada dosen yang kebablasan sebagaimana yang dikatakan Juru Bicara Rektor Universitas Lampung (Unila) Nanang Trenggono,” ujarnya, Selasa (10/3).

Mantan Anggota DPRD Lampung periode 2014-2019 itu juga mengatakan apa yang dilakukan para dosen sesuai keilmuannya.

“Hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Permenristek No.6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila,” terang pria yang akrab disapa Aab ini.

Dijelaskannya, berdasarkan Pasal 31 poin 3, kebebasan akademik wewenang profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan pendapat secara terbuka.

“Sebagai alumni, saya ingin Unila terus kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan wajib mengingatkan para pejabat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” harap politisi PAN Lampung ini.

Untuk itu, mantan Ketua DPW PAN Lampung ini mengingatkan supaya para akademisi tidak terbelenggu kekuatan politik luar kampus.

“Para akademisi sebaiknya jangan di intervensi oleh kekuatan politik luar kampus atau buat statement berdasarkan pesanan penguasa ‘by order’ ini bisa berbahaya,” kata dia.

Menurutnya, rakyat masih sangat berharap kepada para akademisi untuk melihat secara objektif terhadap semua persoalan bangsa ini.

“Tetapi kalau para akademisi sudah tidak objektif lagi karena adanya pesanan, maka kedepan rakyat akan berharap kepada siapa lagi untuk mendapatkan pandangan-pandangan objektif itu, terutama berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan,” tukasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Rektor Universitas Lampung (Unila) Nanang Trenggono meminta setiap akademisi Unila tidak kebablasan dalam memberikan pendapat.

Walaupun secara UUD 1945, setiap orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, sebagai akademisi harus memahami kebebasan mimbar akademik. Jangan sampai bias pemahaman kebebasan akademis.

“Artinya yang bisa bicara kepada publik sesuai dengan ilmunya itu guru besar atau dosen yang mempunyai kualifikasi yang sudah senior (lektor senior). Itupun sesuai bidang ilmunya. Kalau dia bicara kepada publik, dia dilindungi rektor dengan asas kebebasan mimbar akademik,” ujar Nanang Trenggono, Senin (9/3).

Dengan demikian, apabila seorang akademisi memberikan pendapat tetapi tidak sesuai dengan bidang ilmunya, maka tidak dapat mewakili Unila. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.

“Kalau misalnya tidak layak jangan mengatasnamakan akademisi apa. Bebas berpendapat boleh-boleh saja, kalau ada resiko gak bisa berlindung di asas kebebasan mimbar akademik,” kata dia.

Dia mencontohkan seorang akademisi hukum bidang tertentu berkomentar tentang politik. Menurutnya itu tidak pas. “Tapi orang bisa bebas bicara. Akan tetapi, dia gak bisa bilang akademisi Unila, gak bisa mewakili Unila,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *