23 views

Jabat Komut Bank Lampung

Fahrizal Darminto akhirnya ditetapkan sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Lampung. Penetapan tersebut berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin langusng oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di kantor Gubernur Lampung, kemarin.

Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang terdiri dari para kepala daerah itu juga menetapkan Mahdi Yusuf sebagai Direktur Kepatuhan Bank Lampung.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi selaku pemegang saham terbesar usai rapat menjelaskan, penunjukan Sekda Provinsi Lampung sebagai komisaris utama Bank Lampung, bukan semata-mata keinginannya. Namun, hal tersebut sudah lumrah terutama di provinsi-provinsi dengan bank daerah yang besar.

”Karena bank daerah itu sahamnya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, tentunya perlu ada pengawasan dan koordinasi. Dan juga, salah satu pemegang saham non-independen itu boleh ditunjuk misinya dari pemerintah provinsi dan kebupaten/kota,” ujarnya kepada awak media.

Menurutnya, komisaris utama sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan bukan melakukan kebijakan terkait otoritas perbaikan. ”Misalnya ketika diperlukan penambahan saham (modal, red), maka Sekda akan mengkoordinir setiap kabupaten/kota untuk melakukan penambahan saham,” jelasnya.

Kemudian, sambung dia, Sekda juga dapat memberikan masukan kepada pemimpin internal di perbankan ketika ada hal-hal tidak menguntungkan yang terjadi di perbankan. ”Misalnya kekosongan formasi direktur yang harus diisi segera, karena ini akan mengganggu memaksimalkan kinerja perbankan,” tambahnya.

Selain itu, Bank Lampung juga diberikan batas waktu hingga Desember 2020 untuk memenuhi modal inti sebesar Rp1 triliun. Sebab jika modal tersebut tidak terpenuhi Bank Lampung, maka BPD tersebut terancam berubah status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

”Nah, karena itu, saya minta Sekda selaku komisaris harus bekerja keras untuk mendatangkan anggaran dari APBD masuk ke bank Lampung,” tandasnya.

Lebih lanjut, terkait dengan penugasan Sekda Provinsi Lampung sebagai Komisaris Utama, juga dipastikan tidak akan mengalami tumpang tindih gaji dan tunjangan. Sebab operasional yang terkait kepentingan perbankan boleh dimanfaatkan sesuai dengan aturan RUPS.

Sementara itu, sebelumnya Para Pemegang Saham dan Bank Lampung telah memberikan lima nama kepada OJK untuk mengisi kekosongan dewan direksi Bank Lampung. Diantaranya, Fahrizal Darminto (Komisaris Utama), Mahdi Yusuf dan Amsir (Direktur Kepatuhan), serta Muhammad Riza dan Ahmad Zahri (Direktur Operasional).

Namun dari kelima nama tersebut, hanya dua nama yang lolos dalam seleksi pusat. Sehingga menurut Arinal, Bank Lampung dan pihaknya akan kembali membuka seleksi untuk mengisi posisi Direktur Operasional Bank Lampung. ”Kita usakan segera, insyallah bulan ini semuanya beres,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Fauzan Sibron mengatakan wajar saja jika pemprov menempatkan sekda sebagai dewan komisaris sebagai salah satu wakil pemerintah untuk mengawasi kinerja Bank Lampung. “Kita ingin Bank Lampung ini menjadi bank yang produktif untuk menggerakan ekonomi di Provinsi Lampung, yang faktanya saat ini Bank Lampung masih terfokus pada kredit konsumtif,” kata Fauzan Sibron.

Menurut Fauzan, ke depan dengan adanya dewan komisaris yang baru, masyarakat menginginkan bahwa Bank Lampung dapat menprioritaskan kredit UMKM. Dengan begitu, perekonomian di masyarakat terus bergerak.

“Saya kira OJK dalam pengangkatan dewan komisaris berpedoman pada POJK. Tidak mungkin OJK lalai meloloskan dewan komisaris jika menabrak aturan. Saya juga sudah cek di beberapa BPD lain diantaranya, BPD Jabar – Komisaris Asisten Ekonomi dan Sekda Banten, DKI – Inspektorat, DIY – Kepala DPPKA, Jatim- Sekda, Riau Sekda (dalam proses), Kalteng – Ahli Utama di BPSDM, Papua – Sekda Papua dan Sekda Papua Barat,” tambah Fauzan. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *