72 views

FSBKU-KSN Serukan Karantina Wilayah Zona Merah dan Penuhi Upah Buruh Selama Dirumahkan

Bandarlampung – Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) – Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyerukan kepada Pemerintah untuk melakukan gerak cepat terkait semakin meluasnya dampak wabah corona virus atau Covid-19 akhir-akhir ini. Terutama memperdulikan nasib kaum buruh.

Ketua Umum FSBKU-KSN, Yohanes Joko Purwanto mengatakan, pemerintah harus segera melakukan Karantina Wilayah sebagaimana UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di wilayah zona merah/ daerah tertinggi penyebaran Covid-19, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran.

Selain itu, pemerintah harus menjamin tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Pandemi.

“Hal ini menyusul himbauan untuk bekerja dari rumah di tengah pandemi covid-19 tidak dipatuhi sepenuhnya oleh banyak perusahaan. Ribuan bahkan jutaan buruh-buruh pabrik masih diharuskan bekerja seperti biasa, berdesakan di pabrik dalam satu ruangan dengan waktu yang lama tanpa adanya alat pelindung diri yang memadai agar terhindar dari penularan virus sehingga membuat kaum buruh yang masih bekerja rentan terjangkit covid-19,” terangnya dalam siaran persnya, Sabtu (28/3).

Menurutnya, nasib buruh di tengah pandemi covid-19 kian terancam. Pilihan mereka terbatas, antara bekerja keluar rumah demi tetap berpenghasilan atau mengkarantina diri dengan ancaman kehilangan pekerjaan.

“Situasi saat ini seolah menaruh beban krisis kepada kaum buruh semata. enak Negara harus hadir dalam memberikan rasa adil dan mengedepankan kemanusian serta perlindungan sosial bagi buruh ditengah situasi pandemi yang membahayakan ini sehingga seharusnya akitiftas bekerja di pabrik bagi buruh secara berkumpul untuk dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan sementara hingga situasi kembali normal dengan menjamin terpenuhinya upah bagi buruh secara penuh dan tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi aktifitas bekerja seperti biasa bagi buruh pabrik banyak juga terjadi di daerah yang merupakan zona merah/ daerah tertinggi penyebaran covid-19,” paparnya panjang lebar.

Lanjutnya, pemerintah harus menjamin terpenuhinya Upah secara penuh bagi kaum buruh saat harus dirumahkan serta menjamin terpenuhinya Kebutuhan Hidup Dasar rakyat selama mitigasi pandemi.

“Himbauan dirumah saja yang disuarakan pemerintah sebagai langkah mitigasi penyebaran pandemi covid-19 tidak dibarengi dengan insentif terhadap masyarakat ekonomi lemah, khususnya para pekerja informal atau pekerja harian seperti supir angkutan umum, ojek, pedagang asongan, kurir, buruh bangunan, dan lain-lain. Yang merupakan lapisan masyarakat paling terdampak akibat situasi ini sehingga menimbulkan ancaman kelaparan akibat tidak mendapatkan nafkah yang cukup,” ungkapnya.

Dikatakannya, terbatasnya alat-alat keamanan kesehatan atau Alat Pelindung Diri (APD) standar penanganan Covid-19 bagi Tenaga Medis, (Dokter, Perawat, Cleaning Servis, Security, staf Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya).

“Tingginya persentase kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang saat ini mencapai 8,3 %, tingginya angka tesebut menandakan belum efektifnya langkah kebijakan penanganan yang dilakukan Pemerintah sehingga perlu sesegera mungkin untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan opsi Karantina Wilayah di daerah Zona Merah/daerah tertinggi penyebaran Covid-19 untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan pandemi ini,” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, tindak tegas Pelaku usaha yang mengabaikan protokol kesehatan di tempat kerja dan mengesampingkan himbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial. “Serta segera hentikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Fokuskan peran Negara dalam hal keselamatan masyarakat dan perlindungan sosial,” tukasnya.

Diketahui, Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) semakin masif penyebarannya di Indonesia. Saat ini Sebaran penularan Covid-19 terjadi di 27 provinsi di Indonesia tercatat sebanyak 1155 orang positif terjangkit Covid-19, 59 orang dinyatakan sembuh dan terdapat 102 jiwa Meninggal dunia. Dengan daerah tertinggi penularan yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Tentunya dari angka tersebut masih terdapat kemungkinan bertambah mengingat penyebaran covid-19 di Indonesia menurut Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) diprediksi baru akan mencapai puncak pada minggu kedua atau ketiga april dan berakhir pada akhir mei atau awal juni 2020. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *