25 views

Dinkes Lampung Ajukan Tambahan 25 M

BANDARLAMPUNG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Terkait itu, Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung menambah pengajuan anggaran dari sebelumnya Rp 10 miiar menjadi Rp 25 miliar.

Hal tersebut penting segera dilakukan mengingat Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah memperpanjang status masa darurat hingga 29 Mei 2020 mendatang.

“Kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak perlu dilakukan sekarang dapat realokasi menjadi anggaran penanganan seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan agar dialihkan menjadi belanja penanganan Covid-19,” kata Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Za, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/3).

Menurutnya, realokasi anggaran Pemda dapat difokuskan dalam belanja kebutuhan penanganan Covid-19, seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan. Kemudian pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kelurahan hingga RT dan RW.

Pemda juga diharapkan mampu mendukung dan memperkuat upaya social distancing dan work from home (WFH) sebagai salah satu metode untuk menekan pertumbuhan statistik pasien covid-19 dengan memberikan kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

“Masyarakat harus didukung melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang melakukan social distancing dan WFH,” tukas Safrizal.

Terkait kebutuhan dunia usaha, Kemendagri mendorong Pemda melakukan relaksasi, seperti membebaskan pajak daerah, pengurangan pajak dan retribusi agar dunia usaha tetap dapat berjalan. Termasuk juga usaha mikro.

Safrizal mengingatkan bahwa urusan covid-19 merupakan persoalan bersama. Dalam hal ini masyarakat juga harus menjadi pelopor dalam upaya pencegana penyebaran pandemi ini.

Urusan covid-19 bukan hanya urusan pemerintah pusat saja, namun semua harus bergerak. Karena kalau tidak serentak, maka pandemi ini hanya akan bertukar saja. Di sini sembuh maka di sana muncul kembali,” tandasnya.

Terpisah, Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung menambah pengajuan anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung dari sebelumnya Rp 10 Miiar menjadi Rp 25 Miliar. Anggaran tersebut meningkat sebesar Rp 15 miliar dalam upaya percepatan dalam menghentikan virus yang mewabah tersebut.

Kadiskes Lampung Reihana mengatakan sekarang ini anggaran yang akan dipergunakan dalam pencegahan virus corona totalnya menjadi Rp 25 Miliar.

“Setelah dipelajari banyak yang harus kita persiapankan untuk penangan corona, jadinya anggaran yang awal dirasa kurang makanya ditambah,” katanya, Rabu 25 Maret 2020.

Adapun anggaran tersebut akan digunakan secara bertahap, termasuk membeli Alat Pelindung Diri (APD), dan juga alat rapid test juga sampai saat ini juga belum diterimanya dari Kemenkes.

“Bantuan dari Kemenkes kita belum dapat dan ini kita mau usaha pengadaan sendiri, dan barangnya pre order (pesan bayar) dahulu barulan didapatkan alat kesehatan yang dibutuhkan itu,” ujar dia.
Makanya dalam situasi kedaruratan ini juga berdasarkan SK gubernur sistem pengadaan bisa secara langsung tetapi tetap harus mengikuti aturan LKPP.

“Untuk anggaran yang diajukan memang Rp 25 miliar dan belanjanya juga bertahap, kalau tak diperlukan maka akan dikembalikan uang negara tersebut,” paparnya.

Selain anggaran yang naik, rumah sakit yang menjadi rujukan berkurang dari 78 menjadi 30 rumah sakit negeri dan swastar se Lampung yang telah disaring untuk menampung pasien corona tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Minhairin menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama daerah lainnya telah mendapatkan solusi yang dikeluarkan pemerintah pusat mengenai pendanaan melawan pandemi global Covid-19.

“Virus corona kan sudah menjadi bencana nasional bahkan dunia dan daerah bisa menggunakan dana DID (Dana Insentif daerah) dan CHT (cukai hasil tembakau),” katanya.

Kemudian Menkes juga mengeluarkan peraturan bisa menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan, kemudian Kemendagri juga bisa menggunakan dana tak terduga.

“Jadi saat ini kan masing-masing daerah dapat dana itu dan dalam penanganan virus corona bisa menggunakan sumber-sumber yang telah diperbolehkan tadi, termasuk provinsi Lampung,” katanya
Sehingga tidak ada alasan kekurangan dana untuk melawan pandemi global ini.

“Untuk alokasi dananya seberapa banyak dan diperlukan untuk apa saja, Pemprov Lampung menyerahkan kepada Diskes Lampung yang fokus dalam penanganan virus corona ini,” tukas dia. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *