20 views

Kritisi RUU Omnibus Law

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak hadirnya pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, juga menolak pasal-pasal yang memberi kewenangan pemerintah memberi sanksi kepada pers.

Meski demikian, ada pasal-pasal dalam draf RUU itu yang akan mendukung pers supaya makin profesional yang perlu didukung.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, menegaskan hal itu usai melakukan diskusi terbatas mengenai RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers di Jakarta, kemarin. “Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah membuat peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers,” ujarnya dalam keterangan tertulis PWI Pusat yang dishare oleh Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian.

UU Pers tidak boleh membuka pintu belakang dengan memberikan kewenangan melalui PP. “Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 Ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun, bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers,” ujarnya.

Mengenai naiknya sanksi sebagaimana diatur Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (2), sikap PWI setuju. “Inikan bentuk kesetaraan di hadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Pers,” katanya.

Naiknya sanksi ini diharapkan bisa menjadi pengingat baik kepada masyarakat atau pers itu sendiri. Sanksi pidana pers yang semula pidana dendanya Rp500 juta naik menjadi Rp2 miliar.

Terkait Pasal 18 Ayat (1) khususnya yang merujuk kepada Pasal 4 Ayat (3), Atal meminta narasinya diubah. Legal standing pasal ini tidak semata perusahaan pers tetapi juga wartawan.

“Setidaknya ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional adalah perusahaan pers dan atau wartawan,” ujarnya.

Ketum PWI Pusat mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “PWI akan mengusulkan agar UKW dan verifikasi perusahaan pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini,” ujarnya.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI usulkan Pasal 7 Ayat (1) wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan. Pasal 7 Ayat (2) wartawan Indonesia wajib masuk organisasi profesi kewartawanan. Pasal 7 Ayat (3) wartawan Indonesia wajib memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Atal juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi, verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai.

Hal lain yang menjadi konsentrasi PWI adalah sistem pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers yang sekarang ini masih membuka celah masuknya pidana lain.

“Kami usulkan pada Pasal 12 ini dikunci, bila terjadi sengketa pemberitaan hanya ditangani sesuai UU Pers. Bisa hak jawab, hak koreksi, dan mediasi di Dewan Pers. Paling berat adalah pidana pers sebagaimana diatur Pasal 18 Ayat (1) atau Pasal 18 Ayat (2),” ujarnya. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *