76 views

KPPI Pusat Serahkan Hasil Rakernas ke Wakil Ketua MPR RI

Jakarta – Jajaran pengurua Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPPI) Pusat mengunjungi Wakil Ketua MPR RI ibu Lestari Moerdijat, SS, MM di Gedung Nusantara III DPR RI.
Jumat (7/2). Dalam kunjungan tersebut, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua KKPI Pusat Dwi Septiawati Djafar didampingi Sekjen KPPI Pusat Hj. Nurhasanah menyerahkan hasil Rekernas KPPI Pusat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28-30
November 2019.

Sekjen KPPI Pusat yang juga politisi PDIP, Hj. Nurhasanah menyampaikan, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas. Rekomendasi itu ditujukan kepada Pemerintah Pusat (Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri dan Kementrian terkait lainnya), Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas terkait), DPR RI dan DPD RI, Partai Politik, Lembaga Mitra, Struktur KPPI dan Perempuan Politik.

Berikut lampiran hasil Rakernas KPPI Pusat.

Lampiran Surat Keputusan DPP KPPI Nomor 029/A/DPP KPPI /SK/V/XI/2019
Tentang
REKOMENDASI RAPAT KERJA NASIONAL KPPI I 2019
Rekomendasi Rakernas KPPI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28-30
November 2019 ditujukan kepada: Pemerintah Pusat (Kemenko PMK, KPPPA,
Kemendagri dan Kementrian terkait lainnya), Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas terkait), DPR RI dan DPD RI, Partai Politik, Lembaga Mitra, Struktur KPPI dan Perempuan Politik.

A. PEMERINTAH PUSAT:
1. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri, memperhatikan dan memastikan terlaksananya kebijakan keterwakilan 30% perempuan di lembaga
legislatif, yudikatif dan eksekutif.
2. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri, berkomitmen melakukan upaya sesuai tupoksi guna memastikan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
3. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri, mengkoordinasikan dan
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan politik perempuan; proses perencanaan dan pelaksanaannya menyertakan sayap-sayap perempuan partai politik dan KPPI.
4. Pemerintah cq Kemendagri mengalokasikan anggaran untuk saksi partai politik pada
Pemilu, serta alokasi khusus minimal 30% anggaran untuk pendidikan politik perempuan dalam penyaluran Bantuan Partai Politik.
5. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri melakukan sosialisasi tentang
caleg perempuan di semua tingkatan pada Pemilu 2024 untuk percepatan pemenuhan
kebijakan affirmasi.
6. Pemerintah cq KPPPA meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama serta membuat MOU dengan KPU dan BAWASLU guna pengamanan perolehan suara pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, terutama suara calon atau kandidat perempuan.
7. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, merumuskan dan menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada perempuan, anak dan keluarga dengan memastikan keterlibatan KPPI dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
8. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu Serentak 2019, terkait dampaknya terhadap keterwakilan perempuan.
9. Pemerintah cq KPPPA menyempurnakan Grand Design Keterwakilan Perempuan di Legislatif Pada 2024 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan arah kebijakannya.
10. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, merumuskan Peta Jalan Mencapai 30%
Keterwakilan Perempuan di Legislatif Pada 2024, termasuk strategi dan tanggung
jawab para pemangku kepentingan.
11. Pemerintah cq Kemenko PMK, KPPPA, mengawal dan memastikan implementasi
peta jalan pencapaian keterwakilan perempuan dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan pada setiap kementerian/Lambaga, partai politik dan lembaga masyarakat sipil.
12. Pemerintah cq Kemenko PMK mengkoordinasikan semua Kementerian/Lembaga di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melakukan pengawalan atas implementasi kebijakan afirmasi termasuk Grand Design Keterwakilan Perempuan di Legislatif pada 2024..

B. DPR dan DPD RI:
1. Berkomitmen melakukan upaya sesuai tupoksi guna memastikan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
2. Merevisi Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 agar memberi ruang lebih kondusif pada pencapaian 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
3. Memastikan revisi Undang Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 memuat klausul kebijakan afirmasi, yaitu:
a. Partai politik menempatkan perempuan caleg pada nomor urut 1 di minimal 30% dapil
b. Partai politik mengimplementasikan merit system dalam proses pencalegan pada Pemilu 2024 di setiap tingkatan.
c. Syarat menjadi caleg minimal 3 tahun menjadi anggota partai politik
d. Dukungan biaya kampanye dan saksi partai politik untuk perempuan caleg potensial
e. Pusat Pendampingan Terpadu dan Call Centre untuk perempuan caleg dibawah koordinasi KPU atau Gakumdu

C. PARTAI POLITIK:
1. Berkomitmen melakukan upaya sesuai tupoksi guna memastikan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
2. Memberikan 30% kuota perempuan di kepengurusan harian, terutama pada posisi
Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Mempromosikan kader perempuan sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 dan memberikan dukungan dana kampanye serta, mengawal perolehan suaranya.
4. Menetapkan target jumlah perempuan aleg yang harus dicapai pada 2024, mengidentifikasi calon-calonnya dan membangun supporting system guna mengawal dan mengantarkan yang bersangkutan menjadi anggota legislatif.
5. Menominasikan caleg perempuan pada nomor urut 1 di 30 % daerah pemilihan pada
Pemilu 2024, menerapkan merit system, penentuan dapil basis partai untuk perempuan
caleg, memberikan dukungan dana kampanye serta mengawal perolehan suaranya.
6. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi perempuan
caleg.
7. Melakukan rekrutmen aktivis perempuan menjadi kader aktif parpol, bekerjasama dengan ormas perempuan, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, lembaga kampus, komunitas perempuan dan LSM sejak awal agar yang bersangkutan dapat
aktif setidaknya tiga tahun sebelum pencalegan.

D. PEMERINTAH DAERAH:
1. Berkomitmen melakukan upaya sesuai tupoksi guna memastikan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
2. Menjadikan DPD dan DPC KPPI sebagai mitra sejajar dalam memastikan 30%
keterwakilan perempuan di legislatif.
3. Memberi ruang pada DPD dan DPC KPPI untuk terlibat dalam program kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya membangun basis sosial perempuan politik.

E.LEMBAGA MITRA (Perludem, MAMPU, WFD, Kemitraan, LIPI, Puskapol UI,
Ormas Perempuan, Media, dll):
1. Berkomitmen melakukan upaya sesuai tupoksi guna memastikan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
2. Melakukan evaluasi Pemilu 2024 dan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan di legislatif.
3. Melakukan kajian, penelitian dan publikasi hasil penelitian terkait tantangan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan dan cara mengatasinya; serta terkait
regulasi dan sistem Pemilu yang memberi ruang lebih luas terhadap pencapaian target
30% keterwakilan perempuan pada 2024.
5. Membantu mempersiapkan Grand Design dan Peta Jalan Pencapaian 30% Keterwakilan Perempuan pada 2024.
6. Melakukan sosialisasi gerakan memilih perempuan cakada pada 2020 dan perempuan caleg pada 2024 pada berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi milenial dan pemilih pemula dengan menggunakan beragam platform media, termasuk media sosial.
7. Mengidentifikasi dan mempromosikan nama-nama perempuan potensial dari
kalangan aktivis masyarakat, akademisi, profesional, pengusaha, dan bidang lainnya
agar dilirik partai politik untuk menjadi perempuan calon kepala daerah 2020 atau
perempuan caleg 2024.
8. Menyiapkan supporting system terpadu dalam bentuk kelas pelatihan, tim relawan,
call center, sejak sekarang untuk membantu perempuan caleg potensial menang di
dapilnya.
9. Melakukan penggalangan dana melalui kegiatan yang sesuai aturan Undang-Undang
guna membantu membiayai kampanye perempuan cakada atau perempuan caleg.
10. Membantu mensosialisasikan perempuan politik potensial sebagai cakada 2020 atau caleg 2024 melalui publikasi kegiatan, wawancara langsung atau pemunculan sosok yang bersangkutan di media terkait.
11. Memberikan apresiasi atas kinerja perempuan cakada atau caleg dalam bentuk
pemberian penghargaan atas capaian tersebut.

F. DPP KPPI:
1. Menetapkan jumlah aleg perempuan yang harus dicapai guna melengkapi minimal
30% keterwakilan perempuan di DPR RI pada 2024 yaitu sekitar 173 orang.
2. Menetapkan target minimal jumlah perempuan aleg yang harus dicapai setiap partai
politik sebagai tanggung jawab pencapaian 30% keterwakilan perempuan dengan mengacu pada pencapaian perolehan partai pada 2019
3. Mengidentifikasi nama-nama perempuan calon anggota legislatif potensial dari setiap
parpol dengan memasukkan nama-nama perempuan aleg petahana dalam daftar prioritas.
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum setiap parpol untuk menyampaikan target dan daftar nama tersebut sebagai usulan yang harus diperhatikan dalam proses
penyusunan daftar caleg pada Pemilu 2024.
5. Melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK RI, KemenPPPA, Kemendagri, dan
Pimpinan parpol untuk menyampaikan rencana tindak lanjut program pendampingan
nama-nama perempuan potensial tersebut.
6. Melakukan advokasi terhadap perempuan yang mengalami diskriminasi politik.
7. Membuat Nota Kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan pengawalan dan pengamanan suara pada Pemilu, terutama suara calon perempuan
8. Meningkatkan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI dalam upaya
memastikan 30% keterwakilan perempuan di legislative
9. Menyelenggarakan Sekolah Politik Perempuan.
10. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, dengan tujuan:
a. Meningkatkan kapasitas dan sosialisasi cakada perempuan dan caleg perempuan, serta ikut mengawasi dan mengawal suaranya.
b. Memberikan dukungan dalam program terkait isu perempuan dan kerakyatan
11. Membentuk Tim Amandemen AD/ART KPPI guna penguatan lembaga KPPI di masa depan dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

G. DPD dan DPC KPPI:
1. Melakukan langkah-langkah dalam poin 1 – 5 rekomendasi untuk DPP KPPI dengan
menyesuaikan ruang lingkupnya.
2. Memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah, DPRD, lembaga/organisasi perempuan, organisasi non pemerintah, dan media dalam hal memperjuangkan isu-isu perempuan dan kerakyatan serta mengokohkan branding KPPI sebagai lembaga perempuan politik lintas
partai.
3. Mengusulkan pembentukan peraturan daerah -melalui Rapat Dengar Pendapat dengan
DPRD atau Pemda- yang pro perempuan, anak dan keluarga guna membuka ruang bagi
pencapaian 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada 2024.
4. Melengkapi struktur kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota dengan target 50% DPC terbentuk di setiap provinsi pada akhir periode kepengurusan.
5. Memiliki database perempuan di kepengurusan partai politik dan peta perolehan suara perempuan di Daerah Pemilihan pada Pemilu 2019, untuk memudahkan proses komunikasi kepada pimpinan partai politik tentang pencalonan perempuan dan daerah penempatan calon perempuan, dengan format yang ditetapkan oleh DPP KPPI.
6. Melakukan pendekatan kepada ormas, LSM atau akademisi, tentang perempuan potensial yang dapat dicalonkan oleh partai politik, serta meminta dukungannya untuk memilih calon perempuan yang diusulkan.
7. Memastikan fasilitasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dan pilkada dalam
proses kampanye dilakukan secara setara.
8. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam hal:
a. Melakukan pendidikan politik dan kampanye publik tentang pentingnya peningkatan
kualitas dan kuantitas perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
b. Sosialisasi perempuan cakada dan caleg.
c. Memfasilitasi pelatihan capacity building bagi perempuan cakada dan caleg yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti: peningkatan pemahaman tentang UU Pemilu dan UU tentang Pilkada; peningkatan kemampuan komunikasi, baik
komunikasi publik, politik maupun dengan media; pembekalan strategi kampanye.

H. PEREMPUAN POLITIK :
1. Maju sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2020
2. Maju sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2024
3. Meningkatkan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas diri serta membangun basis sosial yang kuat serta tim pemenangan sejak sekarang untuk terpilih pada Pemilu 2024.
4. Memanfaatkan media sosial dalam proses sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat.
5. Menjaga etika politik ,mentaati hukum dan menjadi pelopor gerakan anti money politics dan kampanye hitam.
6. Menciptakan iklim politik yang sehat dan saling mendukung sesama perempuan politik baik di internal partai maupun eksternal partai.
7. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait isu-isu perempuan dan kerakyatan
seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain.
8. Membangun jejaring dengan semua pihak, baik dengan sesama aktivis perempuan,
media, pemerintah dan organisasi non pemerintah guna meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas pada Pemilu 2024.
(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *