32 views

KPK Bantu Pemda Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp18 Triliun

Jakarta, 14 Februari 2020 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
(Korsupgah) sejak 2014 melakukan pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di
34 Provinsi dan 542 Kabupaten/Kota. Berikut ini kami akan sampaikan capaian bersama sepanjang
tahun 2019.

 KPK bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, BPPT, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, BPKP, LKPP, Kemendes PDTT, KASN, BPN, Bank Pembangunan Daerah dan lainnya, sepanjang tahun 2019 telah mendorong pemda untuk
menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp18 Triliun.

 Jumlah tersebut didapatkan dari penyelamatan potensi kerugian negara dengan memperbaiki tata kelola manajemen aset daerah, yaitu sebesar Rp9,56 Triliun dan dari upaya optimalisasi pendapatan daerah (OPD) sebesar Rp8,44 Triliun atau terjadi kenaikan 8 % dari semula Rp105,56 Triliun pada 2018 menjadi Rp113,84 Triliun.

 Terkait manajemen aset daerah, KPK telah mendorong penyerahan aset fasum dan fasos dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah agar tercatat sebagai aset pemda. Aset-aset tersebut di antaranya berupa konstruksi dan bangunan, taman serta prasarana jalan senilai total Rp3,2 Triliun. Kontribusi terbesar di antaranya di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2,1 Triliun dan Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar Rp968 Miliar.

 Upaya penataan aset lainnya dilakukan KPK dengan mendorong pemda melakukan penertiban penggunaan aset daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan oleh pihak ketiga. Selama tahun 2019 telah dilakukan penertiban aset senilai total Rp2 Triliun.

 Sedangkan terkait beberapa aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, penyelesaian sengketa aset-aset tersebut dilakukan KPK dengan mengkoordinasikan antara pemda, Kejaksaan
dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama 2019, tercatat aset-aset yang dalam sengketa telah dikembalikan kepada pemda senilai total Rp4,3 Triliun. Beberapa di antaranya adalah:
o Kawasan wisata Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp2,3 Triliun;
o Stadion Mattoangin, pasar, terminal dan aset lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan senilai
total Rp1,5 Triliun, dan
o Aset-aset lainnya di beberapa daerah lain.

 Sepanjang tahun 2019 KPK juga terus mendorong dilakukan sertifikasi terhadap aset-aset pemda untuk menghindari berpindah tangannya aset tersebut karena tidak memiliki legalitas. Dari total 602.664 aset yang terdata belum tersertifikasi, sebanyak 215.273 aset telah disertifikasi. Secara nasional persentase sertifikasi aset terjadi peningkatan dari 22% menjadi 35%.

 Terkait OPD, KPK mendorong pemda untuk mengembangkan sistem aplikasi terpadu termasuk penyempurnaan database perpajakan, pemasangan alat perekam pajak online, menerapkan
kebijakan tax clearance, penagihan piutang pajak hingga penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak. Hasilnya, pada 2019 terjadi peningkatan penerimaan di beberapa
daerah yang signifikan dari beberapa jenis pajak daerah berikut, yaitu:
o Pajak Kendaraan Bermotor – Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)
meningkat 6,4% yakni sebesar Rp3,4 Triliun.
o Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-Pajak Bumi dan Bangunan (BPHTB-PBB) terjadi kenaikan 12,9% yaitu sebesar Rp2,5 Triliun.
o Pajak Air Permukaan terjadi peningkatan 231,9% atau sebesar Rp680 Miliar.
o Pajak Bahan Bakar Kendaraan meningkat 1,6% yaitu sebesar Rp349 Miliar.
o Pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir meningkat sebesar Rp1,3 Triliun atau
12,9%. Hal ini merupakan kontribusi dari pemasangan 11.648 alat perekam pajak online (tapping box) selama tahun 2019.
o Penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp75 Miliar.

 Upaya pencegahan korupsi KPK dilakukan salah satunya dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan terkait delapan (8) area intervensi yang merupakan fokus program korsupgah terintegrasi ini, yaitu: Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah, Perencanaan
dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Dana Desa. Capaian ke-8 area intervensi ini dapat diakses melalui www.korsupgah.kpk.go.id

 Selain pemerintah daerah, ke depan KPK juga akan masuk ke kementerian/lembaga dan BUMN. Di tahun 2019 beberapa upaya penyelamatan aset telah membuahkan hasil. Beberapa di antaranya adalah pengembalian atas sengketa aset YTKI kepada Kemenakertrans senilai Rp1,8
Triliun, sengketa aset PT KAI senilai Rp500 Miliar, aset rumah milik Kementerian ESDM senilai Rp 1,1 Triliun hingga penyelesaian piutang PNBP Angkasa Pura 1 senilai Rp91,5 Miliar.

 KPK juga berharap kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan berbagai instansi selama 2019 dapat ditingkatkan, sehingga upaya-upaya pencegahan korupsi ke depan semakin dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Antara lain pengelolaan sumber daya daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, kepastian dalam mengurus perizinan, kemudahan
dalam mengakses layanan publik dan lainnya. KPK juga terus mendorong keterbukaan pemda dan mengajak segenap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *