29 views

Keterbatasan Anggaran, Penerima Program RTLH Lambar Menurun

Terbatasnya jumlah anggaran untuk bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun 2020, menyebabkan turunnya kuota penerima RTLH.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Pemkab Lambar, Rega Saputra mengatakan, kuota mengalami penurunan dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.

“Untuk besaran nilai bantuan yang akan diberikan masih sama seperti tahun kemarin yakni Rp15 juta dalam bentuk material bangunan. Namun kuotanya jauh menurun dari tahun kemarin, walaupun pengajuan kita meningkat. Ini lantaran jumlah anggaran yang sedikit,” ungkap Rega, senin (24/02).

Di tahun 2019 lalu, sebanyak 137 KK mendapat bantuan program RTLH. Sedangkan tahun 2020 hanya bisa diberikan pada 80 KK saja.

Hingga saat ini belum ada penetapan lokasi sebab masih akam dilakukan koordinasi dengan pihak dinas PUPR.

“Mengingat OPD tersebut juga memiliki program yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi tumpang tindih, kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu, jangan sampai menangani pekon yang sama, sama halnya seperti Baznas yang juga mempunyai program bedah rumah akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR,” jelasnya.

Rega mengaku, pihaknya sudah banyak menerima usulan dari masyarakat yang mengharapkan program RTLH tersebut, namun itu akan diinventarisir, dan akan ditetapkan pada pembahasan lebih lanjut.

“Terkait usulan mana saja yang akan diakomodir di tahun anggaran 2020 ini,” tuturnya.

“Kami berharap masyarakat yang telah mengusulkan untuk bersabar, karena nantinya ketika usulan yang masuk ternyata hasil pembahasan akan ditangani oleh Dinas PUPR maka itu tidak akan ditangani oleh Dinsos, dan jika memang menjadi prioritas dan tidak ditangani oleh Dinas PUPR maka kami yang akan menangani,” ucapnya.

Dikatakan Rega, gotong-royong perlu dilakukan oleh masyarakat penerima, karena dalam program tersebut hanya disiapkan bantuan sebesar Rp15 juta.”

Itu nantinya akan diberikan kepada masyarakat penerima dalam bentuk material bangunan, dengan sistem pembayaran oleh bank penyalur kepada toko bangunan yang ditunjuk,” terangnya.“Untuk upah tukangnya itu tidak ada, karena itu perlunya gotong-royong antar masyarakat penerima, dan sebelum bantuan tersebut terealisasi kami akan memfasilitasi untuk pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas),” pungkasnya. (Ton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *