41 views

Ini Sikap KPU Lampung Pasca Diberhentikannya Esti

Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung akhirnya bersikap atas diberhentikannya Esti Nur Fathonah oleh DKPP, Rabu (12/2). Setidaknya, ada empat point yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu itu atas dipecatnya Esti.

Pertama, KPU Lampung menghormati sepenuhnya keputusan DKPP. Kedua, KPU Lampung menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai UU dan peraturan yang berlaku terutama melakukan koordinasi, pendampingan, supervisi dan monitoring tahapan pilkada serentak 8 kabupaten/kota.

Ketiga, wewenang dan kewajiban saudari Esti Nur Fatonah sebagai ketua divisi perencanaan dan logistik digantikan oleh wakil divisi dan tugas sebagai korwil digantikan oleh wakil korwil.

“Poin keempat adalah KPU Lampung menunggu arahan KPU RI atas putusan tersebut,” terang Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami saat jumpa pers didampingi seluruh komisioner KPU Lampung, kecuali Esti, di media centre KPU Lampung, Kamis (13/2).

Lanjutnya, mantan Ketua KPU Waykanan ini meminta media menyampaikan berita yang berimbang dan obyektif. “Jangan sampai pasca-putusan DKPP ini, opini publik terbangun menjadi tidak kondusif,” kata dia.

Erwan berharap masyarakat Lampung dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPU untuk melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajiban sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku.

“Kami mohon juga kepada rekan-rekan media pada saat pemberitaan agar obyektif dan berimbang,” ujarnya.

Lebih lanjut, KPU Lampung masih menunggu petunjuk dan arahan dari KPU RI terkait Pengganti Antar Waktu (PAW). “Proses PAW sepenuhnya kewenangan KPU RI,” tukasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap Esti Nur Fathonah sebagai komisioner KPU Lampung. Pemberhentian dilakukan lantaran Esti terbuka bersalah melanggar kode etik terkait dugaan suap dalam rekrutmen komisioner KPU kabupaten/kota.

DKPP akhirnya memberhentikan secara tetap Esti Nur Fathonah sebagai komisioner KPU Lampung periode 2019-2024, terhitung Rabu (12/02).

Pemberhentian tersebut dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (12/02) sore.

Putusan dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Muhammad, yang didampingi para anggotanya.

Dalam putusan DKPP yang dilansir RRI Bandarlampung melalui laman resmi DKPP, Ketua DKPP Muhammad menyatakan, Esti Nur Fathonah terbukti melanggar kode etik penyelenggara, karena tidak mengedepankan azas sebagai penyelenggara.

Selain itu, dalam putusan juga disebutkan, KPU-RI diberikan waktu selama 7 hari ke depan untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu-RI untuk mengawasi KPU dalam menindalanjuti putusan DKPP.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Esti Nur Fathonah, selaku anggota KPU Lampung. Memerintahkan KPU-RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan ini, dan memerintahkan Bawaslu mengawasi KPU dalam melaksanakan putusan ini,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi putusan DKPP yang memberhentikannya secara tetap, Esti nur Fathonah langsung bereaksi keras.

Lewat pesan singkat di WhatsApp grup KPU, Esti menyatakan, dirinya tidak bersalah karena tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya menerima uang. Sebaliknya, Esti mengaku memiliki bukti keterlibatan sejumlah pihak yang disebutnya merupakan jaringan dalam rekrutmen KPU.

“Kasus yang dituduhkan sebuah skenario yang sengaja disusun untuk menjatuhkan saya,” paparnya.

Bahkan ia menegaskan, sejumlah pihak yang disebutnya terlibat dalam proses rekrutmen KPU ada di dalam WA grup KPU. (cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *