30 views

Yozi Rizal: Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak

Lampung Utara – Anggota DPRD Lampung, Yozi Rizal menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosperda) Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Minggu (26/1).

Acara yang dihadiri kurang lebih 150 orang itu juga diisi dua narasumber. Yakni Ghoniyo Satya Ikromi, SH, MH., advokat pada Law Firm Graha Yusticia yang beralamatkan di Jl. Cempaka No. 11 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dan Drs. Umar Ali, Tenaga Ahli Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung.

“Agenda yang dilakukan hari ini bukan hanya sosialisasi peraturan daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya, tapi sekaligus sebagai implementasi dari peraturan daerah itu sendiri,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung ini mengawali sambutannya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung ini menambahkan, bahwa secara filosofis alasan kenapa perda tersebut dibuat adalah sebagai bentuk nyata keprihatinan, kepedulian pemerintahan provinsi lampung. Yaitu pemerintah dan DPRD provinsi lampung atas maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

“Bukan lagi rahasia bahwa di lampung ini meski secara statistik trend peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menurun dan bukan lagi sebagai daerah transit berdasarkan keterangan BNN, tapi kita masih berada pada posisi tiga besar. sehingga kita berpendapat bahwa dalam rangka mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara dini tidak mungkin dengan hanya menyerahkan pada BNN dan POLRI saja tapi harus melibatkan banyak pehak, terutama masya rakyat,” ungkapnya panjang lebar.

Lanjutnya, Perda nomor 1 tahun 2019 ini sendiri terdiri dari XI BAB dan memuat 36 Pasal dengan sistematika sebagai berikut; BAB I terdiri dari 2 Pasal tentang KETENTUAN UMUM ;BAB II terdiri dari 1 Pasal tentang ANTISIPASI DINI; BAB III terdiri dari 20 Pasal
tentang PENCEGAHAN; BAB IV terdiri dari 4 Pasal tentang PENANGANAN; BAB V terdiri dari 1 Pasal tentang PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB VI terdiri dari 1 Pasal
tentang FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI; BAB VII terdiri dari 2 Pasal
tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII terdiri dari 1 Pasal tentang PELAPORAN; BAB IX terdiri dari 1 Pasal tentang SANKSI ADMINISTRASI; BAB X terdiri dari 2 Pasal tentang PENGHARGAAN; dan BAB XI terdiri dari 2 Pasal tentang KETENTUAN PENUTUP.

Lebih lanjut, peran DPRD sendiri dalam hal pencegahan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 hurup (e) yang kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 15 bahwa instansi pemerintah daerah, DPRD berkewajiban untuk Komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Dan mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/ kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *