42 views

Tak Terima Peryataan Yusuf Kohar, Lurah Se-Kota Bandarlampung Sambangi Kantor Pemkot

BANDARLAMPUNG – Sebanyak 126 Lurah se-Kota Bandarlampung menyambangi kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandarlampung, Rabu (22/1).

Kedatangan rombongan tersebut bukan dalam rangka kegiatan kedinasan melainkan memprotes peryataan Wakil Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar, yang menyatakan Prongram Kelurahan Harapan (PKH) carup marup di tingkat Kelurahan.

Hal tersebut sempat disampaikannya Sampaikan Yusuf Kohar di media sosial dan di forum pertemuan dengan masyarakat.

“Karena kita punya hak jawab terkait apa yang disampaikan di publik,” kata Rosbandi ketua forum Lurah se-Kota Bandarlampung.

Menurutnya peryataan Wakil Wali Kota Yusuf Kohar tersebut sangat meyinggung atau mengganggu kinerjanya yang selama ini sudah bekerja dengan semaksimal mungkingkin.

Untuk itu kedatangan pihaknya ke kantor Pemkot Bandarlampung untuk memberikan hak jawab atas pernyataan peryataan Wakil Walikita Yusuf Kohar yang sempat disampaikannya di media sosial dan di forum pertemuan dengan warga.

“Kami merasa terganggu atau tersinggung apa yang disampaikan karena kami pemerintah bekerja sudah semaksimal mungkin,” ucapnya.

Masih di tempat yang sama Lurah Kedamaian Hendrik menerangkan, terkait carup marupnya pendistribusian PKH, ini yang perlu di luruskan.

Prongram PKH ini sudah hadir semenjak tahun 2015 lalu, sementara untuk penerimanya berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan di ferifikasi kembali.

“Dan tim verifikator yang memverifikasi data yang diusulkan. Jadi kita tidak bisa usulkan sendiri dan tidak benar infonya kalau kenal RT/camat bisa,” ungkapnya.

Hal senasa juga dikatakan oleh Lurah Panjang Tomo, terkait hal yang perlu dijelaskan lebih mendasar adalah pihaknya berkumpul di sini atas inisiasi sendiri.

“Kami perlu meluruskan informasi yang datangnya dari wakil walikota terkait carut marut program PKH,” paparnya.

Pihaknya  menyampaikan landasan operasional program ini bahwa pendataan dilakukan oleh BPS yang dilakukan di tahun 2011.

“Setelah dapat data dari BPS, ada petugas dari Kemensos yang mengeksekusi data itu sehingga keluarlah data itu yang diterima di setiap kelurahan,” paparnya.

“Kedudukan lurah dimana? Lurah mengetahui bahwa ada data yang disodorkan oleh BPS. Jadi posisi lurah tinggal menunggu verifikasi dari petugas Kemensos yang turun ke masyarakat yang didampingi petugas sosial masyarakat (PSM) kecamatan,” terangnya.

“Karena PSM secara dejure menguasai. Sehingga lurah merasa perlu untuk mengklarifikasi pernyataan itu untuk menentramkan rakyat di wilayah kelurahan masing-masing,” pungkasnya. (edi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *