36 views

Surat Tugas PDIP Belum Tentu Rekomendasi

Bandarlampung – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan surat tugas yang diberikan kepada bakal calon kepala daerah (balonkada) untuk 8 pilkada di Lampung belum tentu menjadi rekomendasi.
Pasalnya, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengukukuhkan surat tugas menjadi rekomendasi. Jika tidak, surat tugas akan dikaji ulang atau diberikan kepada balonkada lainnya.
Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi, Watoni Noerdin mengatakan, surat tugas dikeluarkan atas kewenangan DPP. Dalam surat tugas tersebut biasanya ada penugasan yang harus dijalankan oleh penerima surat tugas.
“Misal penugasan untuk mencari wakil. Tugas mencari koalisi partai dan lain sebagainya. Dan ini semua dikasih tenggat waktu untuk dipenuhi,” ujarnya, kemarin.
Jika sudah sampai batas waktunya, penerima surat tugas memeberikan laporan informasi terkait perkembangan dari penugasan dari surat tugas tersebut. Apakah surat tuigas itu akan dikukuhkan menjadi rekomendasi atau akan dikaji ulang kembali oleh DPP.
“Artinya, surat tugas belum final rekomendasi. Yang namanya surat tugas itu ada prasyaratnya. Apabila parsyarat ini dicapai akan dikukuhkan jadi rekomendasi, tapi jika belum, akan dikaji lagi atau dicari yang lain,” jelas Anggota DPRD Lampung ini.
Disinggung terkait ada balonkada yang mengklaim sudah mengantongi surat tugas PDIP, menurutnya hal tersebut boleh – boleh saja. Karena, menurutnya, mungkin ada sistematika yang baru dari DPP dalam menyampaikan surat tugas tersebut.
“Misalnya surat penugasan dari DPP langsung memanggil yag bersangkutan. Karena yang puya kewenangan dan regulasi adalah DPP. Kalau DPD ini hanya menjalankan instrumen regulasi dari DPP saja,” ungkapnya.
Namun, masih kata dia, biasanya DPD diberitahu jika ada surat tugas dari DPP. Kemudian, DPP melalui DPD untuk mendistribusikan surat tugas ke penerima tugas. Lalu, DPD memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan maksud dan tujuan surat tugas.
“Tetapi tidak lazim (jika DPP langsung memberikan langsug ke yang bersangkutan). Itu saja persoalannya. Tapi, sampai saat ini kita (DPD PDIP Lampung, red) belum menerima surat tugas itu,” tukasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan bidang komunikasi politik Yanuar Irawan mengatakan, hingga kini DPD belum menerima surat resmi dari DPP terkait surat tugas, sebagaimana pemberitaan yang beredar.
“Sampai hari ini kami belum mendapat pemberitahuan, baik secara lisan maupun tulisan dari DPP. Maka sampai saat ini kami anggap itu isu,” kata Yanuar.
Ketua Komisi V DPRD Lampung itu menuturkan, DPP PDI Perjuangan memang punya kewenangan untuk mengeluarkan surat tugas, maupun rekomendasi langsung kepada balonkada.
“Surat tugas bentuknya perintah kepada balonkada untuk konsolidasi struktural. Jadi calon melakukan konsolidasi lalu penjajakan, baik dengan parpol (partai politik) maupun masyarakat di wilayahnya,” jelasnya.
Namun, sambung Yanuar, DPP juga berwenang untuk langsung memberikan rekomendasi, tanpa didahului surat tugas. Seperti halnya saat Herman HN maju Pemilihan Gubernur di 2018 lalu. “Keduanya itu pernah dilakuakn, dan itu sah,” ujarnya.
Surat tugas maupun rekomendasi, menurut Yanwar, menjadi kewenangan DPP. Namun keduanya ditutunkan melalui mekanisme partai. “Kalau pun itu langsung diberi ke yang bersangkutan, partai ini kan tetap ada mekanismenya. Biasanya ada pemberitahuan ke DPD,” terangnya.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan juga sudah mengeluarkan surat tugas rekomendasi di beberapa daerah pelaksana pilkada serentak tahun ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Editor, surat tugas diberikan kepada balon di Bandarlampung Rycko Menoza-Tulus Purnomo, kemudian Lampung Selatan Nanang Ermanto-Pandu Kesumadewangsa, dan Lampung Tengah Loekman Djoyo Soemarto-M. Ilyas Hayani Muda.
Kemudian di Pesawaran Surat Tugas diberikan kepada M. Nasir, Metro Ana Morinda, Pesisir Barat Elty Yunani, Waykanan Rina Marlina, Sementara, untuk Lampung Timur surat tugas belum diberikan kepada siapapun.
Salah satu balon membenarkan bahwa dirinya sudah mendapatkan surat tugas dari PDI Pejuangan. Yakni Balon Bupati Pesawaran M. Nasir.
Kepada wartawan, saat memaparkan visi-misinya di partai Golkar, dia idak menampik jika sudah menerima surat tugas tersebut.
Namun, sayangnya, dia belum menunjukkan bukti bahwa dirinya mendapatkan surat tugas itu. “Benar, tapi untuk Pesawaran surat tugas diberikan hanya kepada balon bupati saja,” ucapnya.
Nasir melanjutkan, surat tugas itu mengharuskan dirinya melakukan konsolidasi lebih intens mencari parpol koalisi dalam perebutan kursi nomor satu di Pesawaran. “Tentunya, saya juga ingin partai lain mendukung saya dalam pilbup,” tukasnya. (cah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *