44 views

GTKHNK 35+ Lamteng Desak Jokowi Keluarkan Keppres

Lampung Tengah–Tenaga Kependidikan Honorer Non K 35 + (GTKHNK 35+) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) desak Pemerintah Pusat keluarkan keputusan Presiden (Kepres) bagi guru honorer 35+ (plus), dan untuk guru swasta 35- (min) digajih melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan standar UMR.
“Tuntutan kami kepada pemerintah pusat, agar dikeluarkan kepres untuk guru honorer 35+. Dan guru swasta 35- agar gajih disesuaikan dengan UMR ( Provinsi Lampung) melalui alokasi APBN,”ujar Ketua GTKHKN 35+ Lamteng Ahmad Sukri saat menyampaikan aspirasi digedung dewan setempat.
Selain itu lanjutnya ia juga meminta pemerintah kabupaten setempat untuk memberikan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada guru honorer non kategori 35+.
“Permasalahannya selama ini sangat sulit untuk mengurus NPUTK karena harus melampiri SK bupati, kami minta Pemkab dapat mengeluarkan SK bupati,”ucapnya.
Lanjutnya, aspirasi ini juga bakal disampaikan kepada Pemkab setempat.”Kita sudah kirim surat ke bupati dan tinggal tunggu balasan,”pungkasnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Lamteng Agus Suwandi mengatakan akan mempelajari tuntutan tersebut.”Kalau regulasinya itu ada di pusat sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu yang harus digaris bawahi, tidak semua tuntutan mereka bisa kita akomodir. Tetapi ada beberapa point yang bisa yang bisa kita lakukan ya akan kita kejar,”ujarnya
“Kalau kita Komisi IV sebagai mitra Dinas Pendidikan tutup mata dalam hal ini, terus apa fungsi kami di Komisi IV ini,”imbuhnya
Terkait tuntutan lainnya seperti kurangnya perhatian dari Pemkab kepada para tenaga honorer, Politisi Golongan Karya ini mengatakan bakal di komper ke Dinas terkait.”Hari kamis kita akan haering dengab Dinas Pendidikan. Nah hasil dari pertemuan ini akan kita bawa ke dalam haering,”ungkapnya
Agus juga mengatakan akan mempertanyakan jumlah fix data tenaga honorer di Lamteng. Karena menurut data yang ia punya anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung khsusunya bagi non PNS honorer tidak tepat sasaran.
“Sampai saat ini saya belum dapat data fix honorer versi Pemda, sementara saya tau hasil evaluasi anggaran itu, sangat besar sekali anggarannya,”pungkasnya (san/asa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *