62 views

Demokrat Jaring Balonkada Akhir Januari

Bandarlampung – Partai Demokrat Lampung akhirnya membuka penjaringan bakal calon kepala daerah (balonkada) di 8 daerah pilakada. Penjaringan akan dilakukan mulai 22 Januari sampai 1 Februari 2020.

Wakil Direktur Eksekutif (Wadirek) DPD Partai Demokrat Lampung, Toni Mahasan mengatakan, penjaringan bakal dilakukan di masing-masing DPC berdasarkan instruksi DPP melalui DPD.

“Iya kita sudah tetapkan bahwa pendaftaran Balon Kada Wakadanya itu pada 22 Januari sampai 1 Februari. Sementara untuk pemulangan berkasnya,  dari 24 Januari hingga 5 Februari 2020, ” paparnya, Kamis (16/1).

Lanjutnya, setelah dilakukan penjaringan tentunya tahapan lain adalah pemaparan visi dan misi balon juga dilakukan fit and proper test (FPT). Di mana,  nantinya masing-masing balon akan dinilai sesuai dengam elektabilitas,  kapabilitas dan popularitasnya.

“Semua tahapan secara umum sama. Intinya penjaringan ini terbuka untuk seluruh putra putri terbaik provinsi lampung yang ingin mengabdikan diri sebagai Bupati, Walikota, Wakil Bupati maupun Wakil Walikota pada pilkada 2020. Partai tidak membatasi pendaftaran hanya dari eksternal partai, ” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung, Budiman AS mengatakan, pihaknya siap untuk melakukan penjaringan balonkada berdasarkan instruksi DPP melalui DPD.

Dia mengatakan untuk Bandarlampung,  tentunya akan perlu dalam koalisi. Di mana,  Demokrat hanya memiliki  lima kursi saja. Konstelasinya,  kata Budiman  bisa dengan siapapun lantaran dinamika politik tenrunya bakal terjadi menuju perebutan kursi BE 1 A.

“Arahan DPD juga kita harus menjaring komunikasi dengan semua parpol yang tentunya se visi misi dengan demokrat. Modal lima kursi tentunya tidak cukup,  tapi saya kira itu juga modal yang kuat, ” kata dia.

Mengenai kader internal,  Budiman bilang siapapun memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan rekomendasi partai. Tentunya dengan syarat mengikuti tahapan-tahapan dalam penjaringan dari awal hingga akhir.

“Baik eksternal,  internal kita melihat hasil dari proses penjaringan ini. Dan tentunya kewenangan DPC hanya sebagai pelaksana. Pengambil kebijakan ada di DPP, ” tukasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *