19 views

Dari Workshop KPPU di Yogya, Kurnia Toha: Persekongkolan Lahirkan Persaingan Tidak Sehat

YOGYAKARTA — Besarnya porsi/persentase anggaran pengadaan barang dan jasa dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD, menyebabkan rawan terjadi penyelewengan.

Dari itu, pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah adanya penyelewengan baik dari aparat pemerintah maupun pihak lain (swasta dan masyarakat) sebagai partner dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kurnia Toha, S.H., L.LM, Ph.D, menjelaskan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Antara lain pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan,” ujar Kurnia, saat membuka Workshop ‘Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha’ gelaran KPPU melalui Kanwil IV KPPU di Yogyakarta, Rabu (22/1/2020) lalu.

Pria asal Lampung kelahiran Menggala, Tulang Bawang, 17 Juni 1961 itu menyebut, tindakan lain yang dapat berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur Pasal 22 UU tersebut.

Dikutip dari siaran pers KPPU, workshop itu dihelat sebagai langkah pencegahan, agar Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak terjebak dalam praktik persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa.

Hadir mendampingi Kurnia, Kepala Panitera Akhmad Muhari. Selaku pembicara, ahli pengadaan barang/jasa dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Soepartono, dan Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan DI Yogyakarta.

Soepartono, kesempatan itu menjelaskan, saat ini peraturan yang digunakan terkait pengadaan barang dan jasa ialah Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah –diundangkan 22 Maret 2018, pengganti dari Perpres 54/2010 beserta perubahannya.

Sebutnya, perpres diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, dan sederhana, sehingga memberikan value for money, mudah dikontrol dan diawasi.

“Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan peraturan kementerian teknis terkait,” papar Soepartono.

Dijelaskan, kompetensi dan kapabilitas Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan, jadi salah satu unsur pemengaruh suksesnya proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) menjadi salah satu hambatan yang dialami pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa selama ini.

Kolusi pengadaan barang/jasa pemerintah misalnya, berbentuk persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa. Baik oleh antarpenyedia barang atau penyedia dengan pejabat pengadaan barang dan jasa, yang bertujuan mengatur atau menentukan pemenang tender pengadaan.

Sekadar pengingat, kegencaran KPPU meniti upaya pencegahan, senafas dengan harapan banyak pihak, termasuk mantan Ketua KPPU 2012-2018, Syarkawi Rauf. Saat pelantikan komisioner KPPU 2018-2023 pada 2 Mei 2018 silam, ia berharap KPPU tetap mampu menyeimbangkan antara kinerja pencegahan dengan penegakan hukum yang kuat.

Redaksi mencatat, pelantikan Kurnia Toha dkk berdasarkan Keppres Nomor 81/P Tahun 2018 saat itu merupakan pelantikan pertama oleh Presiden Indonesia sepanjang KPPU berdiri sejak 18 tahun silam.

Masih saat itu, Syarkawi memandang strategis, menyebut hal itu menunjukkan KPPU kian mendapat tempat dalam konteks pengambilan kebijakan ekonomi nasional untuk mewujudkan persaingan sehat demi kesejahteraan rakyat. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *