31 views

Pilwabup Lamteng Rawan Gugatan

Lampung Tengah–Meski proses pemilihan wakil bupati (pilwabup) Lampung Tengah (Lamteng) masa jabatan 2016-2021 telah rampung, dan menetapkan Anang Hendra Setiawan sebagai wakil bupati untuk menjalankan roda pemerintahan mendapingi bupati Loekman Djoyosoemarto, namun polemik terkait proses pemilihan itu masih juga terjadi.
Terbaru, anggota Panitia Khusus (Pansus) pemilihan wakil bupati DPRD Lampung Tengah, Agus Suwandi, mengaku tak pernah diperlihatkan secara langsung bukti fisik surat verifikasi dari pimpinan partai politik koalisi Mustafa – Loekman di 2015 lalu.
Ia mengatakan, sejak awal November atau setelah sususnan keanggotaan Pansus baru terbentuk di periode anggota DPRD 2019-2024, bagian hukum sekretariat pansus hanya melanjutkan saja proses yang telah berjalan dari Pansus sebelumya (DPRD periode 2014-2019).
“Apakah perlu dilakukan verifikasi ulang atau tidak (usulan nama calon dari partai koalisi Mustafa-Loekman). Karena kami hanya meneruskan saja proses dari panitia sebelumya,” ujar Agus Suwandi.
Anggota Fraksi Golkar Lamteng itu menuturkan, sampai hari terkahir paripurna mendengarkan visi-misi calon Wabup yang diajukan ke DPRD, tidak satupun anggota pansus melihat langsung bukti fisik rekomendasi pimpinan pusat partai politik pengusung.
“Saya dan juga anggota Pansus yang lainnya, sampai hari ini (Selasa) tidak pernah sekalipun diperlihatkan atau diserahkan bukti fisik surat rekomendasi atau verifikasi dari pimpinan pusat partai politik (pengusung Mustafa-Loekman),” tandasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Lamteng Umar menyebutkan, dari enam partai pengusung Mustafa-Loekman, hanya Demokrat dan PAN yang mendapat rekomendasi dari DPP.
Untuk itu, karena alasan berpotensi cacat hukum dan melawan perundang undangan, Fraksi Golkar bersama dengan Fraksi NasDem dan juga PKS mengindikasikan pelaksanaan pemilihan wakil bupati Lamteng di DPRD setempat cacat hukum.
“Kami Fraksi Golkar DPRD Lamteng juga mengindikasikan jika prosedur pemilihan Wabup cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Panitia tidak bisa menunjukkan adanya rekomendasi calon dari ketua DPP partai politik pengusung,” ujar Umar.
Ketua Fraksi NasDem Hanafiah menyebutkan, partainya pun mempermasalahkan terkait rekomendasi atau verifikasi dari pimpinan pusat partai koalisi Mustafa -Loekman pada 2015 lalu.
Hanafiah menjelaskan, terkait ketidakhadiran fraksinya pada paripurna pemilihan Wabup di DPRD Lamteng, karena di waktu yang bersamaan ada rapat partai di DPD NasDem Lamteng.
“Fraksi NasDem menerima aspirasi terkait pemilihan Wabup ini. Bahwa pemilihan ini cacat hukum dan berpotensi adanya gugatan. Partai NasDem mengambil sikap untuk tidak ikut dalam proses pemilihan,” ujar Hanafiah.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Lampung Tengah, memilih Walk Out atau abstain dalam paripurna pemungutan suara pemilihan wakil bupati sisa periode 2015-2020 di gedung wakil rakyat setempat, Senin (16/12/2019) lalu.
Walk Out disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Muhammad Ghofur sesaat sebelum proses pemilihan suara diambil. Ghofur beralasan, paripurna pemilihan Wabup berpotensi cacat hukum dan rawan gugatan.
Ghofur menerangkan belum selesainya proses verifikasi, belum selesainya proses tersebut seperti tertuang pada ayat 1, panitia pemilihan seharusnya terlebih dahulu melakukan verifikasi berdasarkan usulan partai politik pengusung (Mustafa – Loekman).
“PP nomor 12 tahun 2018  ayat 3 huruf C, perlengkapan sesuai UU dalam hal ini Nomor 10 tahun 2016 Pasal 42 ayat 5, soal pendaftaran bupati/wabup atau walikota dan wakil walikota ditandatangani ketua parpol (koalisi) di tingkat kabupaten/kota disertai tandatangan ketua partai di tingkat kabupaten/kota serta cap basah ketua sekretaris partai di tingkat pusat,” kata M Ghofur.
Untuk itu lanjutnya, Fraksi PKS meminta panitia pemilihan wakil bupati dan ketua dewan menghentikan sementara proses pemilihan tersebut.
“PKS meminta supaya panitia memberi waktu bagi kedua cawabup melengkapi dokumen (verifikasi partai) yang belum lengkap tersebut,” tandasnya.
Lanjutnya atas sikap yang dilakukan Fraksi PKS, Ghofur mengatakan menunggu respon dari Pansus pemilihan wakil bupati DPRD Lamteng.
“Kami menunggu respon, kalau tidak ada maka kami tidak akan memberikan suara, dan tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan yang dihadilkan dari Paripurna tersebut,” pungkasnya.
Wakil Ketua I DPRD Lamteng Yulius Heri Susanto menerangkan, Partai Golkar tidak akan menggagalkan atau menolak proses pemilihan Wabup di gedung dewan setempat.
Hanya saja Yulius menjelaskan, bahwa peraturan perundangan undangan yang ada terkait pengangkatan wabup untuk tidak diindahkan.
Untuk itu, Fraksi Golkar bersama dengan Fraksi PKS dan Fraksi NasDem DPRD Lamteng, akan menentukan sikap mereka terhadap penyelenggaraan pemilihan Wabup yang sudah dilangsungkan Senin lalu.
“Kita akan surati Gubernur (Lampung) selaku pembina partai politik di Lamteng, juga akan memberikan sikap bersama NasDem dan PKS terhadap indikasi adanya cacat hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Wabup lalu,” kata Yulius Heri Susanto.(san/asa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *