44 views

Abdul Hakim Kunker ke DPRD Kota Bandarlampung

Bandarlampung – Dalam kunjungan kerjanya ke DPRD Kota Bandarlampung, Senin (16/11/2019) Abdul Hakim, anggota DPD RI sekaligus wakil ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menyampaikan beberapa hal.

” Dalam kegiatan di daerah pemilihan (reses) Anggota DPD masa sidang I Tahun Sidang 2019-2020 ini, saya menjalankan tugas untuk melakukan pemantauan terhadap 3 hal :
1. Pemantauan terhadap penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Provinsi, Kabupaten/Kota;
2. Sosialisasi kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda; dan
3. Pemantauan terhadap Perda sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan daerah kepada Anggota DPD RI.”ungkap wakil ketua BULD tersebut.

” Kenapa pemantauan ini perlu, karena kita ingin ada peta nasional. Masih banyak ditemukan perda yang tumpang tindih, tidak sinkron, dan sebagai nya. Peran DPD ingin memperkokoh output dari perda itu, maka saya ingin berdialog agar bisa bersinergi “tambah Abdul Hakim.

Abdul Hakim di sambut oleh pimpinan DPRD Bandarlampung
Aep Saripudin, Aderly, Edison Hajar.

Kabag Persidangan Fahrizal mengatakan. “Sumber Perda dari usulan DPRD atau PEMKOT. Kemudian disusun prioritas legilslasi tahun 2020 nanti ada 10 prioritas usulan perda yang 6 dari DPRD dan 4 dari PEMKOT.”

Pada kesempatan ini, Aep Saripudin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandarlampung turut menyampaikan aspirasinya.

” Sebagai mitra pemerintah, kami kurang power dalam hal budgeting. Kami perlu payung hukum yang lebih kuat. Dulu ada dana aspirasi, payung hukum gak kuat. Barangkali bisa di dorong di pusat, pokok-pokok pikiran dewan yang bersumber dari reses bisa di berikan pagu yang jelas. Kalo ada pagu nya kan kami bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Ini aspirasi beberapa anggota dewan. Perlu ada Permendagri sebagai payung hukumnya” pungkas Aep.

Abdul Hakim merespon dengan baik usulan dan masukan ini.
“kami ingin ada sinergi dalam menjalankan peran legislasi antara pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota. Adanya omnibus law yang sekarang menjadi perhatian pemerintah agar ada keselarasan da sinkronisasi antara perda dengan aturan hukum di pusat” tegas senator Lampung ini.

Sebelumnya, Abdul Hakim juga berdiskusi tentang perda bersama beberapa anggota DPRD Propinsi di ruang Sekretaris Dewan DPRD Propinsi Lampung. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *