78 views

Warga Sesalkan Paripurna DPRD Tubaba yang Tertunda

Tubaba-Banyaknya pihak Eksekutif dan Legislatif yang tidak hadir menyebabkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulangbawang Barat (TUBABA)  dalam rangka pembahasan 7 Raperda kabupaten Tubaba tahun 2019 harus tertunda.

Hal itu dikatakan oleh Herman Artha selaku ketua federasi tokoh adat Mego pak tubaba saat dikonfirmasi media via telpon “Kita sangat menyayangkan hal itu oleh karna nya kita harapkan seketariat dewan dan pimpinan bisa benar-benar  bisa sinkron dengan anggota agar tidak terjadi lagi ketertundaan seperti ini karna kegagalan Paripurna seperti ini tidak mustahil karna kurangnya koordinasi sedangkan setiap Paripurna itu menelan anggaran”.ujarnya.

Diketahui sidang Paripurna pembahasan tujuh Raperda setelah molor satu jam dari jadwal, Paripurna pembicaraan tingkat I atas 7 Raperda Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ditunda. Penundaan tersebut dilakukan lantaran 20 dari 30 anggota DPRD kabupaten setempat tak hadir dalam rapat sehingga paripurna tidak kuorum.

Sebanyak 20 anggota yang tidak hadir tersebut yakni 6 anggota Fraksi Demokrat, 5 anggota Fraksi Hanura dan Perindo, 4 anggota Fraksi Gerindra, 3 anggota Fraksi Nasdem, dan 2 anggota Fraksi Amanat Kebangsaan. Sementara 10 anggota DPRD yang hadir yakni 7 anggota Fraksi PDIP, 2 anggota Fraksi Nasdem, dan 1 anggota Fraksi Amanat Kebangsaan.

Padahal dalam 7 Raperda yang akan diparipurnakan tersebut, 3 Raperda merupakan Raperda usul inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Penanggulangan Kebakaran, Raperda tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Raperda tentang Lembaga Adat.

Sementara 4 Reperda merupakan usulan Pemkab Tubaba (ekskutif) yakni Raperda Perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tubaba tahun 2017-2022, Raperda tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh, Reperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, dan Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah.

“Rapat paripurna memang ditunda karena kawan-kawan banyak kesibukan. Kalau undangan sudah disampaikan ke semua anggota dua hari sebelumnya, dan hari ini kami konfirmasi bahwa kawan-kawan banyak yang tidak bisa hadir,” ungkap Ketua DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, ST di gedung DPRD, di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Rabu (6/11) usai membuka rapat dan menyampaikan bahwa paripurna tidak kuorum hanya dihadiri 10 anggota dewan sehingga ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Ponco, dengan ditundanya rapat paripurna hari ini, pihaknya akan kembali mengundang Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadawalkan ulang terkait Paripurna pembicaraan tingkat I atas 7 Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019. Sebab, proses penjadwalan rapat paripurna melalui Banmus.

“Rapat hari ini hasil kesepakatan Banmus, bahwa 6 Nopember ini kita melaksanakan Paripurna 7 Raperda, dan paripurna ini salah satunya terkait Raperda inisiatif kawan-kawan itu sendiri,” sesalnya.

Ketua DPRD berharap pada Paripurna mendatang seluruh anggota DPRD Tubaba dapat hadir, karena ini adalah untuk kepentingan semua, masyarakat Tubaba, dan payung hukum pemerintah daerah. Terlebih, paripurna ini terkait dengan Rencana Peraturan Daerah yang didalamnya juga terdapat Raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Penanggulangan Kebakaran, Raperda tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Raperda tentang Lembaga Adat.

“Ini baru perdananya kawan-kawan dewan membahas Raperda, jadi kami berharap dijadwal paripurna berikutnya dapat hadir. Dan kami di DPRD untuk Tubaba siap untuk tenaga dan pikiran,” ujar Ponco.

Pantauan wartawan, dalam ruang rapat paripurna dihadiri Sekdakab Tubaba, Herwan Sahri, para pejabat tinggi pratama, dan pejabat administratur di lingkup pemkab setempat, Kapolsek Tulangbawang Tengah, dan Danramil Tulang Bawang Tengah. (JIMI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *