32 views

Sempat Tertunda, DPRD Tubaba Akhirnya Gelar Paripurna Soal 7 Raperda

Tubaba-DPRD Tubaba kembali menggelar Rapat Paripurna Pembahasan 7 Raperda, di Gedung Dewan, Panaragan, selasa (19/11). yang kemarin sempat tertunda dikarenakan beberapa anggota rapat yang tidak bisa hadir. Tujuh Raperda tersebut terdiri atas 3 Raperda Usul Inisiatif DPRD dan 4 Raperda dari Pemerintah Daerah. Raperda yang diusulkan oleh DPRD adalah:

(1) Raperda tentang Penanggulangan Kebakaran

(2) Raperda tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(3) Raperda tentang Lembaga Adat.
Bupati Tubaba Umar Ahmad menyambut baik atas penyampaian 3 (tiga) Raperda Usul Inisiatif DPRD tersebut. Menurut Bupati, ketiga Raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum. “Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan dapat menerima ketiga Raperda Usul Inisiatif yang telah diajukan DPRD, untuk selanjutnya dapat dibahas dalam rapat-rapat khusus antara Tim PROPEMPERDA Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama dengan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat guna dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi muatan Raperda,” ujar Umar Ahmad selaku Bupati Tubaba.

Diketahui 4 Raperda dari unsur Pemerintah Daerah adalah:(1) Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022; (2) Raperda tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh; (3) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; dan (4) Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Raperda Perubahan RPJMD dimaksudkan agar arah pembangunan dapat lebih terarah dan lebih terukur. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluai RPJMD, maka perlu diperjelas indikator tujuan dan sasaran program pembangunan sehingga pelaksanaan RPJMD dapat lebih terukur.
Raperda kedua yang disampaikan oleh Bupati adalah Raperda tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.

Raperda ini memberikan arah tentang bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepalo Tiyuh secara demokratis serta hal-hal lain yang terkait dengannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini.

Raperda ketiga yang disampaikan Pemerintah Daerah adalah Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Beberapa pengaturan yang termuat dalam Rancangan Perda ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada stakeholder dalam pembangunan pariwisata di daerah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun pelestarian kebudayaan daerah. Raperda keempat yang disampaikan adalah Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Menurut bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melegitimasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan di wilayahnya.

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memberikan jaminan atas upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan terhadap Perda ini adalah dengan adanya Perda ini diharapkan akan terlaksana upaya yang sistematis, terarah, dan optimal dalam upaya meningkatkan ketahanan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.(jimi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *