29 views

Esti Bantah Jual Beli Kursi Calon Anggota KPU

Bandarlampung – Anggota KPU Provinsi Lampung, Esti Nur Fathonah (ENF) angkat bicara terkait tudingan keterlibatannya dalam dugaan jual beli kursi KPU Kabupaten/kota di Lampung saat proses Fit and Proper Test (FPT) di Swissbell Hotel belum lama ini. Mantan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) membantah segala tudingan tersebut.

“Soal jual beli jabatan, saya KPU Provinsi tahu wewenang saya sampai mana. Dan berdasarkan undang-undang saya hanya memberikan rekomendasi saja. Jadi soal berita di media, saya menyangkal semua kalau saya menjual kursi KPU,” ujar Esti saat konferensi pers di Aula KPU Provinsi Lampung, Senin (11/11).

Soal rekaman video dan percakapan, dirinya membenarkan jika wanita dalam video itu adalah dirinya. Namun, dirinya membantah ada transaksi dalam pertemuan dalam video tersebut.

“Saya juga dapat videonya saat di batam. Dan rekaman itu hanya dua detik. Wajah itu wajah saya. Dalam rekaman saya tidak melakukan apapun. Apakah ada LP kan tidak tahu. Itu rekaman yang saya terima. Dan itu tidak membuktikan apapun,” kata dia.

Disinggung soal penerimaan uang, Esti membantah telah menerima uang “pelicin” dari salah satu peserta untuk menjadi anggota KPU Kabupaten.

“Silahkan nanti tanya kepada yang memberikan. Yang jelas saya tidak menerima uang apapun dari siapapun dan untuk apapun dalam proses FPT,” akunya.

Terkait proses di DKPP, Esti menyatakan siap mengikuti proses hukum yang berlangsung. “Saya hormati keputusan dalam persidangan nanti,” tandasnya.

Terpisah, pelapor dugaan jual beli jabatan kursi KPU, Budiono menanggapi santai atas bantahan Esti. “Nanti kita lihat di sidang DKPP,” singkatnya.

Sebelumnya, Dugaan praktik penipuan mencuat dalam proses rekrutmen komisioner KPU Tulangbawang (Tuba). Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers di LBH Bandarlampung, Jumat (8/11).

Dalam konferensi pers tersebut, mantan anggota Tim Seleksi (Timsel) KPU Lampung Budiono mengaku dirinya menjadi pelapor dan saksi. Dirinya bersama LBH sudah melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dia menceritakan, salah satu calon komisioner KPU Tuba berinisial V mengalami kerugian Rp100 juta. Itu setelah uang tersebut menurutnya diserahkan kepada oknum calon komisioner KPU Pesawaran berinisial L. Kisruh ini juga, sebut dia, diduga melibatkan Komisioner KPU Lampung berinisial EN.

Budiono melanjutkan, menjadi pelapor dan saksi lantaran pada Minggu (3/11) dirinya didatangi G, suami dari salah satu calon komisioner KPU Tuba. Dalam pertemuan tersebut, kata Budiono, G mengungkapkan isrinya ditipu oleh salah seorang komisioner yang juga ikut seleksi.

“Saat itu G bercerita, sang istri tidak akan bisa jadi komisioner lantaran tidak diajukan. Karena, V terdata di SIPOL (Terlibat dalam Parpol). Jika ingin lulus, harus menyiapkan uang sekitar Rp150 juta,” bebernya di hadapan awak media.

Mendapat cerita tersebut awalnya Budiono mengaku tidak percaya dan menganggap ulah orang yang tidak bertanggungjawab di luar komisioner. Namun, Budiono mengaku dia ditunjukkan bukti-bukti.

“Akhirnya saya menyarankan untuk memastikan benar atau tidaknya, atau hanya penipuan,” katanya.

Masih kata Budiono, lobi-lobi permintaan uang terjadi di hari yang sama saat V memastikan apakah itu benar atau sekedar penipuan. Yakni di salah satu kamar Hotel Swissbell.

“Terjadi pertemuan di Swiss Belhotel pukul 08.30 di kamar 7010. Saya kira saat itu lagi fit and propertest. Saat sampai di sana ada salah seorang komisiioner dan salah satu calon komisioner Pesawaran,” bebernya.

Lalu, lanjut Budiono, di pertemuan itu L menunjukkan susunan bakal komisioner yang sudah jadi. Namun menurut Budiono nama V tidak ada dalam daftaar itu.

“Setelah itu dia kembali ke tempat saya, dan menunjukkan video dan di dalamnya ada salah satu komisioner KPU Lampung itu. Saya yakin itu dia (EN) karena jelas wajahnya. Baru ngobrol sebentar ternyata, korban ditelpon lagi untuk mengunci nama dia, bisa tapi dengan menyetorkan uang Rp100 juta dan besoknya diserahkan di Hotel Horison dan kwitansinya ada,” bebernya lagi.

Hanya saja dia menyampaikan belum bisa mempublish bukti rekaman dan video. Dengan alasan masih menjadi alat bukti dan belum dibuka saat persidangan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *